Site icon AP2LN

Indonesia – Japan Human Resources Forum 2024

Tokyo 5 September 2024 – Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo dan mengundang Sending Organization dan kalangan P3MI. Forum yang membahas kebijakan, tantangan dan strategi ketenagakerjaan RI-Jepang ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Forum ini merupakan tindak lanjut dari hasil Memorandum of Cooperation antara Kemnaker dan JICA yang bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi kedua negara melalui pemberangkatan 100 ribu tenaga kerja terampil dan pemagang teknis Indonesia ke Jepang selama lima tahun kedepan.

AP2LN menghadiri undangan kegiatan tersebut diwakilkan oleh Ketua Umum Bapak Firman Budiyanto didampingi Bapak Fauzi Manurung (Kabid Hubungan Dalam Negeri) dan Bapak Budi Hartawan (pembina AP2LN).

Dalam kegiatan tersebut dibahas beberapa hal terkait Ikusei shūrō yang nantinya masih menunggu istilah yang akan digunakan dalam pengeluaran visanya namun berharap Ikusei shūrō bisa menjadi lebih baik dari program Ginou-jusshuusei yang ada sekarang.

Selain itu paling banyak membahas tentang Tokutei Ginou, terutam terkait test bahasa dan test SSW. Dalam kesempatan ini AP2LN menyuarakan tentang sulitnya test bahasa dan SSW di indonesia, AP2LN mendorong pemerintah jepang agar mengijinkan lembaga-lembaga test bahasa yang sudah ada di Indonesia untuk bisa digunakan dalam syarat Tokutei Ginou karena Japan Foundation dianggap kurang bisa mengakomodir kebutuhan test di Indonesia dan juga banyaknya oknum-oknum calo yang makin mempersulit pendaftaran test tersebut. Selain itu AP2LN juga meminta untuk test SSW yang masih belum ada di Indonesia agar bisa dilaksanakan, seperti maintenance mobil dan juga meminta agar kalau bisa pemerintah indonesia dilibatkan dalam ujian tersbut dalam hal ini LSP, karena kita banyak memiliki lembaga-lembaga handal yang bisa mensertifikasi hal-hal yang dibutuhkan pemerintah Jepang.

Exit mobile version